JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H. Ruslan Daud (HRD), menyatakan dukungan terhadap langkah dan terobosan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar, khususnya konektivitas antardesa di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut HRD, pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi masyarakat. Kehadiran jembatan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga memastikan anak-anak dapat mengakses pendidikan dengan aman tanpa harus menghadapi risiko saat menyeberangi sungai atau menempuh perjalanan yang sulit.
Hal tersebut disampaikan HRD usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
HRD mengatakan, pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama mereka yang berada di kawasan perdesaan, wilayah terpencil, dan daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
“Kita harus selalu mengerti bahwa negara harus hadir untuk rakyat yang paling terpencil. Rakyat yang paling jauh dari pusat-pusat kehidupan yang besar harus menikmati kualitas hidup yang baik,” ujar HRD.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 2 tersebut menilai, berbagai proyek besar dan strategis yang terus didorong serta direalisasikan pemerintahan Presiden Prabowo merupakan bagian penting dari upaya membawa Indonesia menjadi negara yang modern, maju, dan makmur.
Namun demikian, HRD mengingatkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari keberhasilan menghadirkan proyek-proyek berskala besar. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas dan berjalan beriringan dengan pembangunan strategis nasional.
“Pembangunan besar dan strategis tentu penting untuk masa depan Indonesia. Tetapi di saat yang sama, kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh luput dari perhatian. Infrastruktur sederhana seperti jembatan desa bisa menjadi sangat berarti bagi kehidupan masyarakat, bahkan menentukan akses anak-anak terhadap pendidikan,” katanya.
Ketua DPW PKB Aceh itu juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap persoalan konektivitas antardesa. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan nasional diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata hingga ke pelosok daerah.
Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya konektivitas antardesa dan menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026.
Presiden menegaskan, tidak boleh ada lagi anak-anak sekolah yang mempertaruhkan keselamatan hanya karena tidak tersedia jembatan untuk menyeberangi sungai menuju sekolah.
“Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertaruh nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan, berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam, berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara sekalian, tidak boleh terjadi,” tegas Presiden Prabowo.
HRD menilai target tersebut harus dikawal dan direalisasikan secara optimal agar pembangunan tidak berhenti pada angka dan target semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap pembangunan jembatan desa dan infrastruktur dasar lainnya dapat menjadi bagian dari pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pelayanan publik.
“Kita ingin pembangunan Indonesia maju bersama. Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal hanya karena persoalan akses dan infrastruktur. Negara harus hadir dan memastikan setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik,” pungkas HRD.